SEJARAH SINGKAT, FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI)

1 Januari 2001, era otonomi daerah mulai diberlakukan secara serentak oleh pemerintah setelah sebelumnya mensahkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Keduanya merupakan paket perundangan yang mengatur tentang desentralisasi struktur pemerintahan di Republik Indonesia menyusul era reformasi yang dipelopori mahasiswa sejak tahun 1998. Sebagaimana tercatat dalam sejarah reformasi mulai melingkupi kehidupan sosial-politik-ekonomi Indonesia menyusul tumbangnya rezim Orde Baru yang di akhiri oleh suatu krisis multidimensional. Sejak itu pula, gerakan Kaum Betawi yang merupakan masyarakat inti Ibukota Jakarta ini mulai menguat. Setelah di tahun ini, melalui kekuatan moral warga asli ibukota Jakarta ini terbukti efektif “menyelamatkan” Jakarta dari anarkhisme sosial menyusul gelombang serbuan pasukan berani mati pro Gus Dur ke ibukota, menjelang jatuhnya pemerintah pusat akibat impeachment parlemen terhadap presiden saat itu. Secara spontan Kaum Betawi menjadi tameng hidup guna mencegah kemungkinan aksi brutal masyarakat luar Jakarta yang militant tersebut. Dengan himbauan-himbauan yang bersifat persuasif hingga keras. Upaya Kaum Betawi tersebut setidaknya mencegah bentuk chaos berdarah di ibukota. Sejak itulah wacana Betawi muncul dan menguat serta menasional.

Wacana tersebut di atas, semakin menguat dan terwujud menyusul terjadinya konflik antar etnis, yakni Betawi dengan Madura di daerah Kebayoran Lama. Peristiwa ini menyebabkan meniggalnya seorang pemuda Betawi setempat, Iwan, secara mengenaskan. Akibatnya, muncul reaksi yang keras dari sekelompok pemuda Betawi yang mengamuk dan menyapu bersih pemukiman orang Madura di sekitar Pasar Kebayoran Lama. Keadaan pun mulai mencekam. Aksi ini nyaris meluas jika tokoh-tokoh masyarakat Betawi bekerja sama dengan aparat keamanan tidak segera turun tangan. Sebelumnya, aksi kekerasan yang berbau sentimen etnis ini juga muncul di Bongkaran, Tanah Abang dan beberapa tempat di Jakarta Timur.

Sehari setelah peristiwa Kampung Mangga tersebut, Bamus Betawi yang dipimpin oleh dr. H. Abdul Syukur membentuk tim yang terdiri dari beberapa tokoh Betawi seperti Almarhum H. Abdul Khair, H. Irwan Syafi’ie, H. Husain Sani, dan H. Asmuni Muchtar untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama dengan tokoh masyarakat Madura dan unsur pemerintah serta aparat keamanan, yang pada akhirnya peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara damai dan para pelaku pembunuhan Iwan ditangkap dan menjalani proses hukum. Pertemuan antar tokoh tersebut menerbitkan kesadaran bahwa ada segelintir pihak yang senag meniupkan isu atau sentiment etnis untuk kepentingan kelompok kecil dan membuat rusuh stabilitas Ibukota Negara DKI Jakarta.

Pasca konflik Kebayoran Lama, H. Husain Sani bertemu dengan Syarif Hidayatullah, S.Ip, dalam kapasitas sama-sama sebagai deklarator Partai Amanat Nasional, baik tingkat Nasional, maupun deklarator PAN DKI Jakarta, mendampingi H. Amien Rais, pada acara dengar pendapat yang dipimpin oleh Abu Hasan Sadzili, Ketua Komisi I di DPR RI. Acara tersebut membahas tentang mengantisipasi situasi politik di Jakarta menjelang reformasi.

Pada kesempatan itu, H. Husain Sani mengajak Syarif Hidayatullah untuk mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Betawi guna membahas masa depan Kaum Betawi menghadapi reformasi.
Selanjutnya, diadakanlah pertemuan yang difasilitasi oleh H. Abdul Syakur, Ketua Umum Bamus Betawi pada saat itu, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Kaum Betawi diantaranya :
1. Marsekal TNI Sugiri, mantan komandan lapangan udara Halim
2. H. Abdul Azis (almarhum)
3. H. Abdul Khair (almarhum)
4. H. Nuri Taher
5. Kolonel H. Asmuni Muchtar
6. Syarif Hidayatullah, S. Ip
7. H. Sayadih Gedang, dan
8. KH. Ismail
Pertemuan tersebut terjadi di ruang pertemuan Hercules Golf Eksekutif Club Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Pertemuan tersebut membahas tentang keinginan dan harapan Kaum Betawi untuk lebih responsif dalam menghadapi situasi DKI Jakarta yang tidak dapat lagi di respon oleh Bamus Betawi. Pada pertemuan itu disimpulkan bahwa arus reformasi sudah sedemikian kuat, dan sebagai lokomotif reformasi H. Amien Rais bersedia untuk menjembatani dan mendudukkan Putera Betawi sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, H. Husain Sani dan Syarif Hidayatullah melakukan road show ke beberapa tokoh Kaum Betawi, termasuk ke kediaman H. Abdul Khair di Kebayoran Lama. Kemudian, digelarlah sebuah acara di rumah H. Abdul Khair yang menghadirkan H. Amien Rais. Pada acara tersebut H. Amien Rais menyepakati dan menandatangani perjanjian dengan tokoh Betawi, yang berisi diantaranya apabila H. Amien Rais terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, maka Putera Betawi menjadi Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagai balasannya para tokoh Kaum Betawi sepakat bergabung ke dalam Partai Amanat Nasional, diantaranya :
1. H. Husain Sani
2. H. Eddie Nalapraya
3. H. Nuri Taher
4. H. Abdul Khair
5. H. Rusdi Saleh
6. H. Irwan Syafi’i
7. H. Salman Muchtar
8. Syarif Hidayatullah, S.Ip, dan
9. H. Sabri Saiman, tokoh Betawi kelahiran Medan
Selanjutnya, diformulasikan kembali pertemuan di rumah H. Salman Muchtar di Tebet Timur dengan agenda membentuk organisasi masyarakat Betawi yang dihadiri oleh H. Nuri Taher, H. Husain Sani, Syarif Hidayatullah, Kolonel H. Asmuni Muchtar, H. Sabri Saiman, dan H. Salman Muchtar sendiri sebagai tuan rumah. Pada pertemuan ini disimpulkan untuk mengadakan pertemuan lanjutan di villa H. Husain Sani Mega Mendung Jawa Barat.

Pertemuan Mega Mendung Bogor Jawa Barat yang diadakan pada tanggal 18 April 2001, dan dihadiri oleh :
1. H. Husain Sani
2. Letjen (Purn) H.M. Sanif
3. H. Abdul Khair (almarhum)
4. H. Syah Manaf
5. H. Salman Mochtar
6. Drs. H. Nukman Muhasyim
7. H. Komarudin Darip
8. Kolonel Polisi H. Asmuni Mochtar
9. H. Irwan Syafi’ie
10. H. Sofyan
11. Syarif Hidayatullah, S. Ip
12. Mohammad Ihsan, SH
Pertemuan Mega Mendung ini menghasilkan keputusan, sebagai berikut :
1. Pembentukan FORKABI.
2. Membentuk Tim Perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang beranggotakan Kolonel H. Asmuni Muchtar, Syarif Hidayatullah, S.Ip, H. Herman Sani, BBM, dan Mohammad Ihsan, SH.
Kata FORKABI diusulkan pertama kali oleh H. Salman Muchtar, terdiri dari 2 kata, FOR berarti untuk, dan KABI berarti pukulan. Resmilah pemakaian kata FORKABI pada organisasi yang baru lahir ini yang merupakan kependekan dari Forum Komunikasi Anak Betawi.
FORKABI pun lahir dan menjelma menjadi sebuah organisasi Kaum Betawi yang bergerak pada multi bidang yang menyangkut kepentingan Kaum Betawi sebagai bagian dari pluralism DKI Jakarta. Selanjutnya FORKABI bergabung ke dalam Bamus Betawi. Sedikit perbedaan dengan ormas kebetawian lainnya, FORKABI lebih memantapkan diri sebagai organisasi yang berbasis kepada massa.
Setelah beberapa bulan melakukan konsolidasi serta mengembangkan jaringan ke segenap pelosok ibukota, bahkan sampai ke daerah-daerah penyangga, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, FORKABI menampilkan sosok dirinya secara terbuka dalam acara halal bi halal dan silaturrahmi masyarakat Betawi di Istora Senayan pada akhir tahun 2001. Saat itu hampir 15.000 an Kaum Betawi memadati Istora Senayan. Potensi ini kemudian dijadikan momentum konsolidasi pembentukan struktur organisasi yang lebih rapi.

Musyawarah Besar I FORKABI

Pada tanggal 21 – 22 Juni 2002 digelarlah Rapat Kerja I FORKABI di Hotel Graha Dinar Cipayung Jawa Barat, yang kemudian pada oleh Peserta Raker tersebut dirubah menjadi Musyawarah Besar I FORKABI. Mubes I tersebut memutuskan :
1. Mengesahkan AD/ART
2. Mengukuhkan duet pasangan H. Husain Sani sebagai Ketua Umum, Drs. H. Nukman Muhasyim sebagai Sekretaris Jendral dan H. Mamat S. Nain sebagai Bendahara Umum
3. Memberikan mandat kepada Syarif Hidayatullah, S.Ip untuk menyatukan Lambang yang berbeda dari 5 wilayah kotamadya, sehingga menjadi Lambang yang ada sekarang ini.

Sekretariat FORKABI pada waktu itu bertempat di Jl. Danau Lait No. 6 Pejompongan Jakarta Pusat.
Menyusul setelah itu pembentukan dan pengaktifan struktur kepengurusan FORKABI pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, bahkan sampai pada tingkat Rukun Tetangga.
Berdirinya FORKABI secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab timbulnya kesadaran Kaum Betawi akan potensi yang dimiliki. Bukan hanya kebanggaan etnis saja yang muncul, akan tetapi harapan-harapan menjadi tuan di kampung sendiri semakin menguat, dan diupayakan untuk meraih dengan segenap kekuatan yang dimiliki.

FORKABI menjadi wahana mengekspresikan diri, meningkatkan persaudaraan dan kekompakan dan menjadi mitra yang baik bagi semua pihak. Eksistensi FORKABI sebagai organisasi berbasis etnis Betawi telah ditunjukkan dalam beberapa peristiwa menumental, sebagai berikut :
1. Acara halal bi halal masyarakat Betawi di Istora Senayan tanggal 26 Desember 2001.
2. Aksi ribuan massa mendukung pencalonan Gubernur DKI Jakarta dari Putera Daerah di depan kantor DPRD DKI Jakarta, 11 September 2001.
3. Partisipasi aktif pemuda kader FORKABI dalam suksesi Musyawarah Besar Bamus Betawi pada tanggal 6 September 2003 yang menghantarkan Dr. Ing. H. Fauzi Bowo sebagai Ketua Umum Bamus Betawi.
4. Aksi kampanye pencalonan Calon Anggota Legislatif dan Calon Anggota DPD DKI Jakarta menjelang Pemilu 2004.
5. Aksi-aksi sosial lainnya yang dilakukan diberbagai tempat oleh setiap jenjang kepemimpinan FORKABI di wilayah masing-masing.
Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan timbulnya pengakuan terhadap eksistensi FORKABI, mulai dari masyarakat etnis lain, pemerintah, pengusaha, professional, sampai aparatur keamanan. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa FORKABI adalah organisasi masyarakat etnis Betawi yang modern, dan memenuhi standar kriteria organisasi.

Musyawarah Besar II FORKABI

Pada tanggal 23 – 25 September 2005 digelarlah Musyawarah Besar II FORKABI bertempat di Cimacan Cianjur Jawa Barat yang menghasilkan :
1. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Mubes II.
2. Menetapkan H. Husain Sani sebagai Ketua Umum periode 2005 – 2010 yang dimandatkan untuk menyusun personil kepengurusan DPP FORKABI.
3. Menetapkan Mayjen TNI (Purn) H. Nachawi Ramli, SE sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP FORKABI.

Musyawarah Besar III FORKABI

Dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Oktober 2010 bertempat di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur Jakarta Timur, yang menghasilkan :
1. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Mubes III.
2. Menetapkan Drs. H. Murdhani, MH sebagai Ketua Umum periode 2010 – 2015 yang dimandatkan untuk menyusun personil kepengurusan DPP FORKABI.
3. Menetapkan Mayjen TNI (Purn) H. Nachawi Ramli, SE sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi DPP FORKABI periode 2010 – 2015.